JAKARTA - Tujuan kedatangan kami ingin berkoordinasi dan  diskusi terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ( PPDB ) Tahun Pelajaran 2022.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Amri Cahyadi mengawali kegiatan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada Jumat (08/10). 

Ikut serta dalam kunjungan ini, perwakilan Komisi IV DPRD Babel yaitu Ranto Sendhu, Johansen Tumanggor, Harianto, serta anggota Komisi II, Warkamni. Didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Babel, M. Soleh, Kabid. SMK, Saipul serta Kabag. Pengawasan & Penganggaran Setwan, Eko Sentosa. 

Amri menjelaskan bahwa sebelum kesini, dirinya terlebih dahulu sudah mengevaluasi pelaksanaan PPDB yang telah dimulai sejak tahun 2019. Permendikbud yang menjadi acuan tidak pas dengan kondisi Babel, yang merupakan daerah kepulauan. Jalur zonasi pada PPDB lebih sesuai diterapkan di kota-kota besar. 

Kepala Diknas Babel memaparkan formasi PPDB di Babel untuk jalur zonasi 60 persen, afirmasi 20 persen,  prestasi 15 persen dan mutasi 5 persen. 
Dengan aturan sekarang ini, terjadi ketidakadilan bagi masyarakat yang tinggal jauh dari sekolah negeri tersebut. Ada diskriminasi peluang untuk bersekolah. Sangat diharapkan adanya kebijakan dalam mengatasi permasalahan karena tiap daerah variatif. 

Perwakilan dari Ditjen. Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Any Sayekti berterima kasih atas kepedulian dan antusias DPRD Babel terkait permasalahan ini. Pihaknya akan menjadikan hal ini sebagai masukan dan bahan telaah bersama provinsi lainnya, sehingga ke depan pelaksanaan PPDB lebih baik lagi. 

"Sangat diharapkan Kemendikbud bisa memberikan muatan lokal lebih besar untuk PPDB Tahun 2022,  karena keberadaan sekolah swasta di Babel juga terbatas," ujar Ranto Sendhu. 

Ditambahkan Amri, tujuan lainnya yakni untuk memohon dukungan anggaran untuk unit sekolah baru yang akan dibangun di Babel. Ada tujuh (7) unit sekolah baru di antaranya, SMAN 5 Pangkalpinang, SMAN 2 Sungailiat, SMAN 3 Toboali, SMAN 1 Simpangkatis, SMKN 1 Membalong, SMKN 1 Kundi, dan SLBN Belinyu. Melalui APBD sudah alokasikan anggarannya, tetapi dengan besaran yang terbatas.

"Pembangunan sekolah ini perlu dilaksanakan seiring meningkatnya keinginan masyarakat Babel untuk mendapatkan pendidikan. Saat ini, angka partisipasi pendidikan menengah di Babel baru tercapai sebesar 87,15 persen. 

Perwakilan Kemendikbud lainnya yang turut hadir, Tulus M.Lumban menjelaskan kondisi seperti sekarang ini terjadi dikarenakan satuan pendidikan yang kurang dibanding calon peserta didik. Kondisi ini terjadi hampir di seluruh daerah termasuk Jakarta. 

"Semoga dengan penambahan unit sekolah baru (USB), mampu mengatasi permasalahan. Ini pertama kalinya ada DPRD yang mengusulkan tujuh (7) sekolah dengan anggaran yang juga  sudah disediakan. Kami akan berupaya mendukung," demikian sampai Any di akhir pertemuan. 

Menutup pertemuan, Amri menyerahkan langsung dokumen permohonan dukungan kepada pihak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI.