Tanjungpandan, 29-11-2021 | Sarwamedia.com

Anggota DPRD Provinsi dari partai PKS Erwandi A Rani kemarin melakukan kegiatan penyebar luasan Perda Provinsi Babel kepada masyarakat Desa Air Raya bertempat di Graha Resto Tanjungpandan.

Kegiatan tersebut di gelar kemarin Sabtu (28/11/2021) pukul 16.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB Perda yang di sebar luaskan Erwandi adalah Perda RT/RW atau Perda nomor 2 tahun 2014.(rencana tata ruang wilayah) yang akan berlaku hingga tahun 2034 yang akan datang.

Dalam pertemuan tersebut yang di hadiri segenap lapisan masyarakat Air Raya kedatangan mereka dipimpin langsung oleh kades Air Raya Rustam Ludin. Sedangkan Erwandi sendiri di dampingi Darto S,H. tenaga ahli bidang hukum DPRD Provinsi Bangka Belitung dan Ronny Setiawan dari Bapedda Kabupaten Belitung selaku nara sumber.

Berdasarkan pantauan Sarwa Media dilapangan dalam pertemuan yang berlangsung 2 jam tersebut selain mendengarkan penyampaian secara singkat materi Perda RT/RW oleh Darto S,H.

Dalam paparan singkat itu. Di katakan Darto bahwa Perda RT/RW di buat untuk mewujudkan tata ruang Babel yang terpadu Berimbang dan berbasis Agro Bahari untuk menunjang pariwisata serta pertambangan untuk pembangunan yang berkelanjutan akan berlaku hingga tahun 2034.

Dalam Perda RTRW. Di sebutkan tersebut tergambar jelas bahwa pihak Pemerintah Provinsi sejak tahun 2014 lalu lebih memilih Pariwisata daripada pertambangan. Karena strategi yang di atur dalam Perda adalah Agro Bahari. Bukan artinya untuk pembangunan yang berkelanjutan, fokus Pemerintah Provinsi untuk pembangunan yang berkelanjutan adalah pertanian dan kelautan bukan tambang.

Selaras dengan ungkapan Erzaldi Rosman Gubernur Babel Dalam Rapat BPK RI bahwa sebagai Gubernur dirinya lebih memilih Pariwisata daripada tambang. Sementara itu Roni Setiawan dari Bappeda Kabupaten Belitung menjelaskan.

Bahwa selama beberapa tahun terakhir telah terjadi perubahan dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam maupun pemerintahan daerah secara umum. Misalnya dalam pengelolaan pertamabangan. Tahun 2001 saat otonomi pertama kali diberlakukan, kewenangan pengelolaan bahan tambang diberikan pada wilayah kabupaten juga beberapa komoditas sumberdaya alam lainnya.

Pemberian kewenangan tersebut tak pelak memberikan kesempatan pada daerah untuk melakukan penataan ruang dan sumber daya alam nya melalu perda tata ruang. Perkembangan berikutnya dalam sistim pemerintahan, banyak kewenangan yang dahulu diperoleh Kabupaten maupun Provinsi saat ini telah di tarik kembali ke pemerintah pusat dan menimbulkan keraguan untuk bertindak bagi pemerintah Kabupaten.

Hal ini tercermin dalam penanganan pertambangan maupun permasalahan ruang lainnya.

Lebih lanjut ronny setiawan menyampaikan, karena itu diperlukan sedikit kreatifitas. Terutama mengatasi persoalan sumber daya alam dan penataan ruang salah satu solusi yang dapat diterapkan melalui penerapan undang-undang lingkungan hidup atau perda ketertiban umum. (One)