Belitung, 15-02-2022 | Sarwamedia.com

Belitung karena kesulitan mendapatkan PAS Besar Kelompok Forum Nelayan Baro (KFNB) hadiri rapat agenda pernyataan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Rapat gedung DPRD Kabupaten Belitung, Senin (14/02/22).

Dalam RDP tersebut, terfokus pada sistem dan regulasi pembuatan surat PAS besar untuk kapal nelayan khususnya Belitung untuk memberikan kepastian kepada masyarakat nelayan soal aturan dalam pembuatan PAS besar di Kantor KSOP Kelas IV Tanjungpandan.

Perwakilan kelompok Forum Nelayan Baro (FNB) juga telah mengajukan beberapa pertanyaan dari 9 total pertanyaan kepada KSOP. Adapun pertanyaan yang diajukan mengenai besaran retribusi atau biaya untuk pembuatan Pas besar, biaya ngendos atau perpanjangan ngendos pertahun, dan persoalan rumus pengukuran kapal untuk menentukan gros ton nya.

Kepala Kantor KSOP Kelas IV Tanjungpandan, Anggiat Douglas Silitonga mengatakan, untuk mendapatkan PAS besar harus dilakukannya pengukuran yang sudah dilakukan oleh ahli ukur yang ada di KSOP Tanjungpandan.

Lanjut Anggiat, "setelah dilakukan pengukuran harus mendapatkan pengesahan oleh salah satu dari 51 Pelabuhan di Indonesia, dan pelabuhan yang terdekat di Palembang. belum jadi PAS nya.“ Kata Anggiat.

Dia juga menyebut "untuk mendapatkan pas besar harus melalui mekanisme yang berlaku, seperti halnya melakukan daftar ukur, setelah daftar ukurnya selesai disahkan, baru akan keluar surat ukur tetap," Ucapannya.

Lebih rinci, Anggiat menerangkan surat ukur tetap tersebut nantinya harus ditingkatkan lagi gross akta dan harus didaftarkan kembali ke 51 pelabuan lagi. “Memang sedikit rumit mendapatkannya, karena memang KSOP Tanjung Pandan tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan pas besar. “Jelasnya.

"Mengulang ulasan yang telah disampaikan pimpinan rapat, Anggiat mengungkapan sudah mengantongi agenda di hari kamis mendatang akan ada pertemuan diantara 51 pelabuhan di Palembang," terangnya.

Dalam hal ini pihaknya juga akan membicarakan masalah yang menjadi tuntutan FNB. Dia menerangkan bahwa pertemuannya dengan KSOP nanti juga akan dibahas persoalan biaya Pas.

“Selama 8 bulan saya menjabat sebagai kepala KSOP Tanjungpandan, kapal yang berukuran diatas 7 GT di Belitung baru sedikit, tetapi yang sudah verifikasi sudah banyak, namun ada juga yang tidak melanjutkan. Kam selama ini kendalanya dari si pemilik kapal, karena kita sudah turun, kita sudah ukur, rupanya kapalnya itu harus masuk ke rezim atau aturan PAS Besar. setelah kita sampaikan seperti itu mereka gak mau lanjut,“ ungkapnya.

Sementara Ketua Nelayan Baro (FNB) Erwin mengatakan, sejauh ini nelayan Baro sangat kesulitan mendapatkan PAS Besar untuk kapal diatas ukuran kapal diatas 7 Gross Tonage (GT).

Menurutnya, nelayan di Baro yang mempunyai kapal pribadi ukuran diatas 7 GT kurang lebih ada 16 orang atau 16 kapal, dimana sebagaian besar dari mereka belum memiliki PAS Besar. “Baru ada surat sementara, karena belum keluar surat yang aslinya. Kenapa kita datang ke sini (DPRD) agar suara kami bisa tersampaikan agar mendapatkan titik terang.

“Mereka ini sudah nunggu selama 4 bulan belum juga keluar,“ singkat Erwin.

Dia juga menjelaskan, jika nelayan masih menunggu pengajuan pas besar keluar, nelayan tidak bisa melaut, karena pas besar ini berfungsi sebagai dokumen kepemilikan kapal serta surat tanda kebangsaan kapal yang sah.

“Wajib harus ade pas besar, tapi ngurusnya agak susah, biarlah kamek pasang badan (tetap melaut) demi untuk keluarga. Kalau kita nunggu-nunggu itu kita tidak bisa kelaut, jadi mau dak mau kite tanggung resiko demi keluarge,” Pungkasnya. (redaksi)