Gubernur Inisiasi Bentuk Satgas Tambang Illegal Karena 60 H,a Lahan di Bangka Belitung di Buka Untuk Tambang Illegal

  • Update Rabu, 22 Juni 2022
  • Daerah
  • Dilihat : 324 kali

Belitung, 22-06-2022 | Sarwamedia.com

Bukan rahasia umum lagi bahwa sejak tahun 2021 harga timah melonjak naik dari yang dulunya kisaran harga berada di nominal 100 ribu perkilonya naik menjadi di atas 200 ribu dalam perkilonya sehingga menyebabkan maraknya pertambangan ilegal di Babel.

Fakta itu pun diamini Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Bangka Belitung (Babel), Ridwan Djamaluddin, dimana berdasarkan data yang dibeberkan Dirjen Minerba Kementerian ESDM ini, dalam kurun rentang waktu itu tercatat 60 ribu hektar lahan di Babel sengaja dibuka untuk aktivitas.

"Sudah pasti peningkatan terjadi karena harga naik, semua orang ingin mendapatkan manfaat itu. Dari data kami, lahan yang dibuka untuk tambang ilegal di darat ada 60 ribu hektar," katanya, Selasa (21/6) kemarin. Oleh karena itu, Pj Gubernur Babel akhirnya mengambil kebijakan terbentuknya satuan tugas (Satgas) tambang ilegal dengan menempatkan bos pelaku usaha tambang/industri pertimahan sebagai ketua pelaksana.

Ridwan Djamaluddin meyakini upaya ini bisa meminimalisir pertambangan ilegal di wilayah Babel. Termasuk keberadaan pelaku penampung biji pasir timah alias kolektor yang tidak sesuai dengan ketentuan. "Produksi smelter berkurang, kurangin aja. Kolektor (timah) kalau mau berperan harus menjadi pengusaha yang benar. Dia bisa jadi apa saja, pokoknya tidak boleh tidak legal, silakan bentuk badan usaha, bayar pajak, serta tanggung jawab menjaga lingkungan," tegasnya.

Ia pun mengaku terbuka untuk saran masukan atas kebijakan pembentukan satgas tambang ilegal yang diketuai Thamron alias Aon terus menjadi perbincangan. "Kalau ada polemik di masyarakat, saya menerima masukan dengan segala keterbukaan selama kita dapat berdialog logis dan profesional," jelasnya.

Kendati demikian, Ridwan menepis jika pembentukan satgas ini untuk memberi panggung kepada pengusaha, terlebih ada muatan kepentigan ekonomi dan politik. "Saya tidak ingin ada tuduhan itu. Saya tegaskan kendali satgas tetap ditangan pemerintah, saya hanya ingin merangkul untuk tujuan menjaga kelestarian lingkungan," jelasnya.

Sumber: Belitong Ekpres. JPNN group.

Form Komentar
Komentar Anda