Belitung, 05-07-2022 | Sarwamedia.com

Pihak pemerintah Kabupaten Belitung masih sangat membutuhkan tenaga honorer untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pasalnya Kinerja tenaga honorer Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Belitung ternyata sangat sangat luar biasa.Bahkan kinerja honorer Pemkab Belitung melebihi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini di ungkapkan MZ Hendra Caya Sekretaris Daerah Pemkab Belitung ketika di mintai tanggapannya soal rencana pemerintah pusat menghapuskan tenaga honorer tahun 2023.

Oleh karena itu Jika pemerintah jadi melakukan penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang, maka Pemkab Belitung akan mengalami kekurangan Sumber Daya Manusia dan mengalami ganguan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Dari dulu sering saya katakan ini kebutuhan kita, orang pusat kadang tidak tahu kita membutuhkan tenaga mereka (honorer)," kata Hendra Caya seperti dilansir dari Antara Babel, dan Belitong Ekpres selasa (4/7/2022). Bahkan Kata Hendra Caya Saat ini saja Pemkab Belitung masih kekurangan honorer seperti petugas kebersihan yang hanya ratusan orang, personel Satpol PP 98 orang dan Damkar.

"Belum lagi di OPD (organisasi perangkat daerah) lain yang memang selama ini kami kekurangan SDM," sebut Sekda Belitung.

Karena itu, Hendra Caya menyatakan Pemkab Belitung masih membutuhkan peran tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat.

"Kami masih membutuhkan tenaga mereka di tengah kondisi keterbatasan SDM," tegas Hendra Caya. Menurut dia, Pemkab Belitung masih menunggu keputusan resmi terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.

"Memang sudah ada tanda-tanda dari pemerintah pusat, namun kami menunggu keputusan resminya secara tertulis," ujarnya.

Hendra Caya menambahkan, pihaknya telah berdiskusi dan menyiapkan sejumlah solusi jika kebijakan penghapusan tenaga honorer secara resmi diterapkan.

"Mungkin dengan sistem outsourcing, tinggal bagaimana sistem outsourcing antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga jangan sampai merugikan mereka (tenaga honorer),"

Kendati demikian, pemerintah tetap memperhatikan keberadaan non ASN yang masih bekerja hingga akhir tahun nanti. Pemerintah memandatkan pemerintah di daerah dapat menyusun langkah strategis untuk tetap memperkerjakan para honorer ini, namun bukan berstatus honorer.

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Belitung Ita Wahyuni mengatakan, pihaknya hingga kini masih menunggu turunan surat penghapusan honorer tersebut. Sebenarnye kita masih menunggu arahan dari atasan karena surat itu belum turun. Namun sesuai dengan surat tersebut bahwa pertama-tama yang akan kita lakukan sekarang adalah pemetaan tenaga Non-PNS tersebut," kata Ita Wahyuni saat dihubungi Belitong Ekspres, Selasa (7/6).

Menurut Ita, bagi yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK, maka mereka dapat mengikuti seleksi. Sedangkan untuk tenaga pengemudi, kebersihan dan keamanan akan dilakukan dengan out sourcing. (*)